Kementerian Pertanian RI (Kementan) memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 dengan mengambil tema "Sinergi Berantas Korupsi, Wujudkan Swasembada Pangan". Peringatan ini dilaksanakan tanggal 14 Desember 2023 di Auditorium Kementerian Pertanian, yang dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman beserta para pejabat jajaran Eselon I, Eselon II dan seluruh pegawai Kementan baik hadir langsung maupun secara daring.

Mentan Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya menegaskan agar seluruh jajaran pegawai lingkup Kementan untuk menjauhi dan memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya. Memerangi korupsi dinilai penting karena saat ini Kementan tengah fokus pada capaian swasembada. "Saya minta tolong jangan ada yang main-main karena saat ini masyarakat umum bisa melaporkan baik melalui aplikasi maupun tatap muka dengan saya", tegas Amran.

Peringatan Hakordia kali ini juga menghadirkan narasumber diantaranya Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Arif Tri Hardiyanto, yang memerikan pengalaman bagaimana bangkit dari keterpurukan akibat kasus korupsi yang menjerat pimpinan. Selain itu juga menghadirkan pakar hukum dari Universitas Indonesia Gandjar Laksmana, yang memberikan refreshment pemahaman tentang korupsi yang harus dihindari oleh seluruh pegawai Kementan. Pemahaman ini penting mengingat pencegahan korupsi harus menerapkan 3M yakni Mulai dari diri sendiri, Mulai dari sekarang, dan Mulai dari hal-hal yang kecil. Selain menghadirkan narasumber, juga menghadirkan Motivator Leadership Ary Ginanjar Agustian, yang memberikan motivasi kepada jajaran Kementan yang saat ini tengah terpuruk karena kasus korupsi. Harapannya agar seluruh jajaran Kementan dapat bangkit dan mencapai seluruh target-target yang telah ditetapkan.

Acara peringatan Hakordia 2023 ini juga dilaunching aplikasi anal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat (KALDU EMAS), Saluran Informasi Internal Kementan (Si INTAN) dan Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian (SIGAP-UPG) versi 2.0. Kanal pengaduan ini dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yang memiliki keluhan terkait pelayanan publik Kementerian Pertanian seperti praktik gratifikasi, tindak kriminal dan hal-hal yang terkait dengan masalah pertanian. (CS)

Dibaca : 415 kali