Pertemuan realisasi dan hambatan pelaksanaan program strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan di Hotel Vasa Surabaya, dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan dihadiri oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak; Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner; Perwakilan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Kasubdit  Pengairan dan Pertanian D2, dan Kasi Pengairan dan Pertanian/Anggota Tim PPS); Auditor Madya, lnspektorat IV, Kementerian Pertanian (drh. Pujo Harmadi, M.P.); Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; Koordinator Ruminansia Potong, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; Koordinator Keuangan, Setditjen PKH; Koordinator Perencanaan, Setditjen PKH; Koordinator Organisasi Kepegawaian dan Hukum Setditjen PKH; Subkoordinator Perlengkapan dan BMN Setditjen PKH; dan Subkoordinator Hukum Setditjen PKH.

Pertemuan ini membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah pada tahun 2023 ini. Semua Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana kegiatan banpem memaprkan realisasi dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan nya. Dilakukan juga pendampingan oleh tim PPS Kejaksaan Agung RI.

Beberapa arahan atau masukan dari Kejaksaan Agung, antara lain salah satunya adalah terrhadap mekanisme pengadaan melalui e-katalog perlu kehati-hatian mempertimbangkan mekanisme e-katalog semula dengan delapan tahapan saat ini diubah dengan 2 (dua) tahapan sehingga tetap diperlukan upaya klarifikasi penyedia. Saat ini banyaknya penyedia yang menawarkan produk di e-katalog, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam melakukan pemilihan penyedia. (CS)

Dibaca : 334 kali