Dinamika masyarakat yang tinggi dan tuntutan era modernisasi yang semakin pesat membuat ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik juga meningkat.  Diiringi dengan perkembangan teknologi yang tak lepas dari genggaman, arus informasi-pun semakin mudah diperoleh. Sehingga meningkat pula tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan memuaskan.  Kementerian PANRB sebagai pembina penyelenggaraan pelayanan publik, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh dan merata, melalui evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan terhadap unit pelayanan lingkup Kementerian, Lembaga dan Pemerintah daerah. Pelayanan publik yang profesional, efektif, efisien, transparan, responsif, adaptif dan inovatif adalah target dan sasaran kita bersama. 

Dengan berpedoman pada peraturan menteri PANRB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik terdapat 6 aspek yang dievaluasi diantaranya adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi Pengaduan dan Inovasi.  Tahun 2021, BET Cipelang mewakili Kementerian Pertanian menjadi lokus evaluasi Pelayanan Publik.  Pandemi covid-19 menjadikan penyesuaian metode penilaian evaluasi pelayanan publik.  Seluruh pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan secara online. 

Laporan kegiatan penyampaian evaluasi kinerja pelayanan publik dan penghargaan lingkup Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 disampaikan oleh Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1054 Tahun 2021, terdapat 632 lokus evaluasi Pelayanan Publik Th. 2021, diantaranya adalah 84 UPP pada tingkat Kementerian dan Lembaga, 34 UPP tingkat Provinsi dan 514 UPP tingkat Kabupaten/Kota.  Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan Publik pada bulan Agustus sampai dengan November 2021, yang dilaksanakan dengan melakukan pengisian formulir evaluasi yang dilakukan secara daring dan pengamatan langsung pada saat desk evaluation. Perolehan rata-rata IPP dengan rentang 0 – 5 pada Kementerian Lembaga sebesar 4.00 kategori “Baik”, IPP untuk Pemerintah Daerah 3,58 “Baik” dan secara nasional nilai IPP sebesar 3,79 kategori “Baik”.  Nilai ini mengalami penurunan sebesar 1,3% dibandingkan dengan nilai IPP tahun 2020 yaitu 3,84.  Penurunan ini terjadi karena kondisi pandemi covid-19 yang fluktuatif dan penambahan lokus evaluasi secara masif.  Berdasarkan hasil penilaian evaluasi, maka diperlukan perbaikan oleh UPP yang dievaluasi diantaranya adalah :

1. Penguatan kapasitas UPP dalam integrasi data antar layanan
2. Pendekatan not business as usual untuk membangun budaya bangga melayani bangsa
3. Pembenahan arsitektur pelayanan publik yang lebih inklusif dan
4. Prioritas riset serta pengembangan inovasi untuk merumuskan kebijakan yang modern dan pembangunan sistem yang adaptif.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Pertanian melalui Balai Embrio Ternak Cipelang termasuk dalam unit penyelenggara pelayanan publik dengan predikat A^-kategori “Sangat Baik” Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021. 

Pidato Presiden RI Joko Widodo, Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.  Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan.  Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, memerlukan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. 

Arahan MenPANRB, Tjahjo Kumolo, reformasi birokrasi merupakan salah satu dari visi misi presiden dan wakil presiden terpilih.  Birokrasi dimanapun merupakan “leher”nya suatu pemerintahan.  Birokrasi yang gagal pasti masyarakat akan menilai, pemerintah baik pusat sampai daerah ataupun sampai tingkat desa atau kelurahan juga gagal. Penjabaran singkat dari reformasi birokrasi adalah memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek, cepat mengambil keputusan, berani mengambil keputusan, mempercepat proses perijinan dan mempercepat proses pelayanan publik di seluruh lingkup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.  Sesuai arahan presiden pada launching Core Value dan employer branding ASN, 27 Juli 2021 “ Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.  Jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri setiap ASN.  Bukan zamannya lagi ASN bergaya seperti pejabat zaman kolonial, yang justru minta dilayani.  Saat ini dunia menjadi hybrid, serta kolaboratif.  Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah dan ego ilmu”.   ASN BerAKHLAK BANGGA MELAYANI BANGSA.  (YS)

Dibaca : 230 kali